Indonesian Afrikaans Arabic Chinese (Simplified) Czech Danish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kementrian Kehutanan

Go Green

Save our planet

Home PROGRAM Arah Kebijakan & Strategi
Arah Kebijakan & Strategi PDF Print E-mail
Written by Webmaster   
Friday, 17 February 2012 05:08

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, dititik beratkan pada prioritas pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan serta Pengelolaan SDA secara optimal dan berkelanjutan.
Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada upaya-upaya  kegiatan dengan sasaran :
1.     Meningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan;
2.     Meningkatan kontribusi PDRB sector kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
3.     Meningkatnya mutu dan prduktifitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan
4.     Menurunkan  Tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan
5.     Peningkatan jumlah pengelolaan hutan pada tingkat tapak
Substansi inti pelaksanaan prioritas pembangunan “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara optimal dan berkelanjutan” dalam RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan meliputi:
a.     Meningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan.
Sasaran tersebut secara langsung atau tidak langsung akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain:
1)    Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi
2)    Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan
3)    Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan
4)    Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial
5)    Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS
6)    Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS
7)    Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

b.     Meningkatan kontribusi PDRB sector kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah.
Sasaran tersebut secara langsung atau tidak langsung akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain:
1.    Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan
2.    Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan
3.    Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi

c.     Meningkatnya mutu dan prduktifitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan
Kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah:
1.    Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan
2.    Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial
3.    Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS
4.    Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura)
5.    Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

D.     Menurunkan  Tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan
Kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah:
1.    Penyidikan dan Pengamanan Hutan
2.    Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung
3.    Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

E.     Peningkatan jumlah pengelolaan hutan pada tingkat tapak
Kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan indikator substansi inti tersebut adalah:

1.    Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2.    Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
3.    Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan
4.    Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Selain kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan serta Pengelolaan SDA secara optimal dan berkelanjutan, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan tahun 2012-2016  juga terkait dengan pelaksanaan 2 (dua) prioritas pembangunan daerah lainnya, yaitu:
1)     Percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM,
2)     Peningkatan pembangunan infrastruktur

Substansi inti yang terkait dengan prioritas pembangunan Percepatan reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM adalah Sumber Daya Manusia.
Indikator substansi inti ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah penyempurnaan pengelolaan pegawai negeri sipil (PNS). Kegiatan untuk mencapai indikator substansi inti tersebut adalah:
1)    Penyusunan Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program Kehutanan.
2)    Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian
3)    Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset
4)    Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sulawesi Tengah

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Infrastruktur, Dinas kehutanan terkait dengan substansi inti berupa Tanah dan Tata Ruang
Indikator pada susbtansi inti ini adalah konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Kegiatan-kegiatan guna mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:
1.    Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
2.    Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan
Kegiatan-kegiatan tersebut, selain merupakan kegiatan prioritas pembangunan nasional, daerah serta pembangunan bidang juga merupakan bagian dari pembangunan lintas bidang.

Indikator kegiatan-kegiatan sebagai implementasi dari substansi inti prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2011-2016 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, selanjutnya diuraikan pada bagian Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kehutanan.

A.  Arah Kebijakan
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2011-2016, dititik beratkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:
a.    Pemantapan Kawasan Hutan
b.    Rehabilitasi Hutan.
b.    Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
c.    Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
d.    Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

 


Powered by Joomla!. Designed by: top joomla 1.5 template domain registration Valid XHTML and CSS.